Penulis Lainnya

Jasmadi Joedibroto


Analisa Penyebab Temuan


01 Oktober 2014 / Majalah Pemeriksa No. 67, Hlm. 19-21, Oktober-Nofember 1998

Salah satu bentuk tanggung jawab organisasi pemeriksa seperti BPK dalam melaksanakan tugasnya antara lain adalah harus segera mengetengahkan temuan hasil temuan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa, agar mereka dapat mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan atas temuan-temuan yang telah diberikan.
2014_ART_PP_Analisa penyebab temuan10_04.pdf


Laporan Auditor yang Profesional


24 Juli 2014 / Majalah Pemeriksa, No. 71, Hlm. 16-19, September 1999

Dalam jaman reformasi ini tampak lebih jelas bahwa pembangunan administrasi negara belum menggambarkan keadaan yang memuaskan. Banyak tindakan-tindakan oleh penguasa yang dianggap tidak adil dan transparan yang mengakibatkan hanya sebagian orang tertentu yang memperoleh keuntungan dalam pembangunan, seolah-oleh mereka saja yang dekat dengan penguasa yang perlu diprioritaskan untuk memperoleh fasilitas dan keringanan-keringanan, sedangkan sebagian besar masyarakat yang ekonominya masih lemah masih dianak tirikan.
1999_ART_PP_Laporan Auditor yang profesional09_03.pdf


Masalah Barang Inventaris Milik Negara Terus Berkembang


01 Oktober 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 88, Hlm. 66-67, Januari-Februari 2003.

Semenjak tahun 1971 pemerintah telah berusaha menertibkan administrasi barang inventaris atau kekayaan milik negara dengan mengeluarkan Instrusksi Presiden No.3 tahun 1971. Dengan Inpres tersebut diharapkan akhirnya dapat disusun Neraca Kekayaan Negara. Peraturan yang mengatur tentang Penata Usahaan Kekayaan/Barang Inventaris Milik Negara sudah cukup banyak terutama peraturan umum yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.
2003_ART_PP_PEME01_117a.pdf


Mengenal Pengertian Efisiensi


21 Juni 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 93, Hlm. 48-50, Maret-April 2003.

Norma pemeriksaan BPK atas tanggung jawab keuangan negara, yang merupakan standar menghendaki agar ruang lingkup pemeriksaan tidak hanya meliputi pemeriksaan atas pengurusan dan penguasaan keuangan dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku saja, melainkan juga mencakup pemeriksaan atas efisiensi dan kehematan serta pemeriksaan efektivitas pencapaian hasil yang diharapkan.
2003_ART_PP_PEME03_35.pdf